SISTEM EKONOMI INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM
EKONOMI INDONESIA
Disusun
oleh :
Esti Wulandari (22215282)
Lusiani Pratama Putri (23215890)
Puput Putri Pratanti (25215411)
1EB23
Universitas
Gunadarma
2016
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kuasanya dan
hidayahnya kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen Perekonomian Indonesia yang
telah memberikan ilmu dan pengarahannya terhadap kami sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah kami dengan lancar.
Dan
harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi
makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih
banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan
saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Bekasi,
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia
semakin lama berlangsung semakin cepat dan sulit diprediksikan, sejalan dengan
semakin lajunya kemajuan ilmu pengetahuan. Perombakan gaya hidup yang dahulu
memerlukan waktu sampai sekian dasawarsa atau bahkan berabad-abad lamanya, kini
bisa terjadi dalam waktu beberapa tahun saja. Apa yang disebut sebagai
interdependensi ekonomi bukan lagi sekedar kata-kata kosong di atas kertas,
melainkan sudah benar-benar hadir dan terasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Apa yang terjadi di suatu tempat nun jauh disana, akan kita rasakan
dampak-dampaknya, baik itu yang bersifat langsung maupun tak langsung.
1.2 Tujuan
1.2.1 Agar mahasiswa mengetahui sistem ekonomi Indonesia
1.2.2 Dapat mengetahui sistem ekonomi dan sistem politik di Indonesia
1.2.3 Mengetahui kadar kapitalesme dan sosialisme
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sistem
Banyak ahli diberbagai disiplin ilmu mengemukakan
pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu
memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :
·
Setiap sistem memiliki tujuan.
·
Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang
memisahkannya dari lingkungan.
·
Walau mempunyai batas, sistem tersebut
bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.
·
Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa
subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen.
·
Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai
komponen, bagian, atau unsur-unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut
merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut,
melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat
‘wholism’.
·
Terdapat saling hubungan dan saling
ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem
dengan lingkungannya.
·
Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses
transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah maka
sistem sering disebut juga sebagai ‘Processor’ atau ‘transformator’.
·
Di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol
dengan memanfaatkan tersidianya umpan balik.
·
Karena adanya mekanisme kontrol maka sistem
mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan
lingkungannya atau keadaan secara otomatik.
2.2 Pengertian
Sistem Ekonomi
Menurut Dumairy (1996), Sistem ekonomi adalah suatu
sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu tantanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi
terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai
objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam
kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga
ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan
peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis
maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh
masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi,
dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika
masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan
dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan (hal. 30).
Selanjutnya, Dumairy menjelaskan bahwa suatu sistem
ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan
pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya
merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat.
Ia merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu
negara.
Menurut Sanusi (2000), perbedaan antarsistem ekonomi satu
dengan yang lainnya terlihat dari ciri-cirinya sebagai berikut :
1. Kebebasan
konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Kebebasan
masyarakat memilih lapangan kerja.
3. Pengaturan
pemilihan/pemakaian alat-alat produksi.
4. Pemilih
usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer.
5. Pengaturan
atas keuntungan usaha yang diperoleh.
6. Pengaturan
motivasi usaha.
7. Pembentukan
harga barang konsumsi dan produksi.
8. Penentuan
pertumbuhan ekonomi.
9. Pengendalian
stabilitas ekonomi.
10. Pengambilan
keputusan.
11. Pelaksanaan
pemerataan kesejahteraan.
Secara umum ada 3 macam sistem ekonomi yang dikenal di
dunia ini, yakni: sistem ekonomi liberal/kapitalis; sistem ekonomi sosialis;
dan sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi yang tidak 100% kapasitas dan
tidak 100% sosialis, atau sistem ekonomi yang mengandung elemen-elemen dari
sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis.
2.2.1 Sistem Ekonomi Kapitalisme
Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu
sistem ekonomi di mata kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi
dan produksi terutama dilakukan untuk jual. Adapun tujuan pemilikan secara
pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari
hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali dan motif mencari
keuntungan/laba, bersama-sama dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hukum
perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar.
Ada enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem
ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut.
1. Hak
milik pribadi
Dalam
sistem ekonomi kapitalis alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti
SDA, modal, dan tenaga kerja. Dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.
2. Kebebasan
berusaha dan kebebasan memilih
Dalam
sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksud dengan kebebasan berusaha adalah
kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai
inisiatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan memilih dalam sistem
ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha
untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang
dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum.
3. Motif
kepentingan diri sendiri
Kekuatan
utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi
kepentingan/keuntungan diri sendiri.
4. Persaingan
Sistem
persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi
kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, balik pembeli maupun
pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di
pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas
memasuki dengan meninggalkan pasar.
5. Harga
ditentukan oleh mekanisme pasar
Segala
keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli)
dilakukan melalui sistem pasar. Dalam perkataan lain, tingkat harga dan jumlah produksi
yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
6. Peranan
terbatas pemerintah
Dalam
sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi
berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan-peraturan yang
melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi
hak-hak konsumen dan pekerja.
Dumairy (1996) mendefinisikan sistem ekonomi kapitalis
dilihat dari terminology teori ekonomi mikro. Menurutnya sistem ekonomi
kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi
yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip Laissez
Faire (persaingan bebas), meyakini
kemampuan “the invisible hand”, dalam
menuju efisiensi ekonomi. Mekanisme pasarlab (kekuatan permintaan dan
penawaran) yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi [apa
yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi].
2.2.2 Sistem
Ekonomi Sosialisme
Seperti
yang dijelaskan di Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan
dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus
dikendalkan melalui perencanaan tepusat. Adanya berbagai distorsi dalam
mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh
karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.
Suatu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis
adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting
peranan kapital. (hal 32)
Sistem ekonomi sosilisme dapat dibagi
dalam dua subsistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem
ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem
ekonomi komando dimana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen,
maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara
sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai.
2.2.3 Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung
beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sekarang ini tidak ada satupun
(terkecuali di korea utara) negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau
kapitalis 100%. Jadi, sistem ini merupakan “Campuran” antara kedua eksterm
sistem ekonomi tersebut diatas, dengan berbagai variasi kadar dominasinya
(tambunan, 2006b).
·
Kepemilikan oleh individu terhadap sumber
ekonomi diakui negara.
·
Kompetisi antar individu memenuhi kebutuhan
hidup dari persaingan antar badan usaha untuk mengjar keuntungan.
·
Imbalan yang diterima oleh individu
berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja.
·
Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang
tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan
air).
·
Mekanisme pasar akan menghasilkan perosalan
ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah.
2.3
Sistem Politik
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem
dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan
interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah
dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara
elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa
dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang
ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau
institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara
sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan
partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu
sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat
sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan
menguraikan masukan (Input) ke dalam
sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (Output). Dalam model ini masukan
biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh
sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan
oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam
prespektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun, dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang
efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri
dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem
politik yang demokratis da sistem politik yang otoriter.
2.4 Persaingan Terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang diambil oleh suatu
negara maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor berikut.
Sistem ekonomi Indonesia
(sistem persaingan terkendali):
·
Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indonesia
mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi
yang menguasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD
45.
·
Pengakuan terhadap kompetisi antar individu
dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan,
tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, persaingan,
dan membuka prioritas usaha.
·
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh
individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan.
Pemerintah mengatur upah kerja minimal dan hokum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya
kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonimian melalui BUMN dan BUMD
serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan
(UKM) dan membantu permodalan.
2.5
Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur
kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat
dilihat dalam sudut berikut ini:
·
Pendekatan factual structural yakni menelaah
peranan pemerintah dalam perekonomian.
Pendekatan
untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat
Keynesian.
Y =
C + I + G + (X – M)
Y
adalah pendapatan nasional
Bedasarkan
rumus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran
pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X – M) yang
dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran
kadar pemerintah juga dapat diminta dari peranan pemerintah secara sektoral
terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hamper
mengatur bisnis dan harga untuk setiap sektor usaha.
·
Pendapatan sejarah yakni menelusuri
pengorganisasian perekonomian Indonesia dari waktu kewaktu.
Berdasarkan
sejarah, Indonesia dalam pengelolaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada
kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan
untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet
menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1959. Percobaan untuk
mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden 1 menghasilkan
keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1965.
SUMBER
Tambunan, Tulus.2009.Perekonomian Indonesai.Jakarta: Ghalia
Indonesia Basri, Faisal.1994.Perekonomian
Indonesia Menjelang Abad XXI.Depok: Erlangga
Komentar
Posting Komentar